BORNEONEWS, Yerusalem – Pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan baru Israel setelah memperoleh dukungan mayoritas rekomendasi anggota parlemen hasil pemilihan umum pada 27 Oktober 2026.
Presiden Israel Isaac Herzog memutuskan memberikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot setelah melakukan konsultasi dengan sejumlah partai politik yang berhasil memperoleh kursi di parlemen atau Knesset.
Keputusan tersebut membuka peluang pergantian kepemimpinan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang selama ini mendominasi politik Israel.
Berdasarkan pernyataan resmi Kantor Presiden Israel pada Sabtu, 7 November 2026, Herzog telah memberitahukan rencananya kepada Eisenkot untuk memberikan mandat pembentukan pemerintahan.
Penyerahan mandat dijadwalkan berlangsung di kediaman resmi Presiden Israel pada Minggu, 8 November 2026, pukul 17.00 waktu setempat.
Dalam proses konsultasi politik, Eisenkot memperoleh rekomendasi dari fraksi-fraksi yang mewakili 67 anggota Knesset.
Sementara itu, Netanyahu mendapat dukungan rekomendasi dari 46 anggota parlemen, sedangkan tujuh anggota dari satu fraksi memilih tidak merekomendasikan kandidat.
Meski memperoleh rekomendasi lebih banyak, Eisenkot masih menghadapi tantangan untuk membentuk koalisi pemerintahan yang memiliki dukungan mayoritas di parlemen.
Berdasarkan ketentuan pembentukan pemerintahan Israel, kandidat yang menerima mandat memiliki waktu 28 hari untuk menyusun koalisi.
Apabila diperlukan, Presiden dapat memberikan tambahan waktu hingga 14 hari untuk menyelesaikan perundingan antarpartai.
Hasil pemilu legislatif Israel pada 27 Oktober 2026 menunjukkan tidak ada satu pun partai yang berhasil menguasai mayoritas dari 120 kursi Knesset.
Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi dan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak.
Sementara Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot mengamankan 21 kursi, disusul sejumlah partai lain dengan perolehan kursi yang tersebar.
Secara keseluruhan, blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan kelompok oposisi utama menguasai 48 kursi.
Dua partai Arab, yakni Joint List dan Ra'am, mendapatkan total 19 kursi yang berpotensi memengaruhi proses pembentukan koalisi.
Walaupun sejumlah partai mendukung Eisenkot untuk menerima mandat, perbedaan sikap politik masih menjadi kendala dalam membangun pemerintahan mayoritas.
Beberapa partai yang mendukung Eisenkot menolak bergabung dalam koalisi pemerintahan bersama partai-partai Arab.
Kondisi tersebut membuat Eisenkot harus mencari alternatif dukungan, baik melalui kesepakatan dengan partai lain maupun kemungkinan membentuk pemerintahan minoritas yang memperoleh dukungan dari luar koalisi.
Di sisi lain, Partai United Torah Judaism (UTJ) yang sebelumnya berada dalam koalisi Netanyahu memilih tidak memberikan rekomendasi kandidat.
Sikap tersebut berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai kebijakan wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks.
Perbedaan kepentingan antarkelompok politik menjadi tantangan bagi Eisenkot untuk memperoleh dukungan minimal 61 anggota parlemen yang diperlukan guna membentuk pemerintahan mayoritas.
Apabila Eisenkot tidak berhasil menyusun pemerintahan dalam waktu yang diberikan, proses politik Israel akan memasuki tahapan konsultasi dan pembentukan koalisi berikutnya.
Sementara proses pembentukan pemerintahan berlangsung, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara.
Netanyahu sendiri pernah memimpin pemerintahan Israel pada 1996–1999 dan 2009–2021, kemudian kembali menjabat sejak Desember 2022.
Selain menghadapi tantangan politik setelah pemilu, Netanyahu juga masih berhadapan dengan proses hukum dalam sejumlah perkara korupsi yang mencakup dugaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia membantah tuduhan tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Pemberian mandat kepada Eisenkot menjadi awal proses perundingan politik untuk menentukan susunan pemerintahan Israel berikutnya.
Meski demikian, keberhasilan membentuk pemerintahan tetap bergantung pada kemampuan Eisenkot memperoleh dukungan koalisi yang cukup di Knesset.
Sumber: ANTARA/Anadolu
