BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah memasuki tahun kedua tanpa impor beras di tengah meningkatnya tekanan krisis pangan, energi, dan ketidakpastian geopolitik global.

Amran memastikan pemerintah terus memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa bergantung pada pasokan beras dari luar negeri.

"Alhamdulillah di saat pangan dunia tidak menggembirakan, tidak baik-baik saja, Indonesia masuk tahun kedua tidak impor beras," kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 8 November 2026.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan pasokan beras dalam negeri menjadi perhatian pemerintah mengingat kebutuhan pangan sekitar 286 juta penduduk Indonesia harus terus dijaga.

Kementerian Pertanian bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan berjalan dengan baik.

"Hari Minggu kita rapat, subuh pula. Jadi tidak ada tanggal merah bagi Kementerian Pertanian menjaga pangan kita," ujarnya.

Amran menjelaskan situasi pangan global saat ini masih menghadapi berbagai tantangan akibat krisis energi, gangguan distribusi logistik, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah negara memperketat pengamanan persediaan pangan domestik guna mengantisipasi kemungkinan terganggunya pasokan internasional.

Ia menyebut sedikitnya 33 negara telah mengambil langkah untuk mengamankan stok pangan masing-masing.

"Beberapa negara sesuai berita yang Anda tulis, itu 33 negara yang menahan pangannya mempersiapkan stok dengan kondisi geopolitik yang memanas sehingga distribusi sulit, kemudian angkutan, dan seterusnya. Nah ini kita jaga, kita konsolidasi, kita jaga," jelas Amran.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta pengelolaan cadangan beras.

Amran juga mengungkapkan dirinya baru kembali dari Beijing setelah bertemu Menteri Pertanian China untuk membahas peluang kerja sama di sektor pangan.

Pertemuan itu membahas langkah penguatan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasokan komoditas dunia.

"Kami baru pulang dari Beijing, ketemu Menteri Pertanian, diskusi panjang lebar. Kita akan kerja sama ke depan memperkuat pangan, karena dunia lagi krisis pangan, krisis energi," katanya.

Cadangan Beras Pemerintah Capai 4,5 Juta Ton

Amran menyampaikan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog hingga akhir Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton.

Selain cadangan tersebut, terdapat potensi produksi sekitar 10 juta ton beras dari tanaman padi yang masih berada di lahan dan siap memasuki masa panen atau standing crop.

Pemerintah juga memperkirakan terdapat sekitar 10 juta ton stok beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Dengan memperhitungkan berbagai komponen tersebut, ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia berada pada kisaran 2,5 juta ton setiap bulan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menilai ketahanan pasokan beras nasional masih terjaga.

"Sekali lagi, tahun kedua tidak impor beras di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita syukuri, beras kita, stok kita aman," ujar Amran.

Selain beras, pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.

Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Amran menegaskan penguatan produksi dan pengamanan distribusi pangan akan terus menjadi prioritas pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian kondisi global.

Pemerintah berharap ketersediaan pangan dalam negeri tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Sumber: ANTARA