BORNEONEWS, Yerusalem – Kebuntuan hasil pemilihan parlemen Israel membuka persaingan baru di Knesset setelah kelompok oposisi berupaya mengonsolidasikan kekuatan untuk menguasai agenda parlemen dan menekan posisi Benjamin Netanyahu.

Berdasarkan hasil sementara pemilu, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara kelompok oposisi meraih 48 kursi dan partai-partai Arab mengamankan 19 kursi.

Hingga Minggu, 1 November 2026, belum ada satu pun blok yang mencapai ambang 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Media Israel Walla melaporkan, sejumlah pemimpin oposisi berencana menggelar pertemuan untuk menyusun strategi bersama setelah hasil pemilu gagal menghasilkan mayoritas yang jelas.

Pertemuan tersebut disebut akan melibatkan pemimpin oposisi Yair Lapid, Gadi Eisenkot dari Partai Yashar, Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu dan Yair Golan dari Partai Demokrat.

Salah satu agenda utama oposisi adalah mengubah perolehan kursi menjadi kekuatan politik nyata di Knesset.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung sebelum konsultasi politik di kediaman Presiden Israel Isaac Herzog yang dimulai pada Rabu, 4 November 2026.

Konsultasi itu akan menentukan siapa yang pertama kali menerima mandat untuk mencoba membentuk pemerintahan baru.

Menurut laporan Walla, kelompok oposisi juga mulai mengarahkan perhatian pada agenda pelantikan anggota Knesset baru pada Selasa, 10 November 2026.

Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengganti Ketua Knesset Amir Ohana, politikus Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.

Jika berhasil menguasai posisi ketua parlemen, oposisi berpotensi mendapatkan pengaruh lebih besar dalam menentukan agenda pembahasan dan pemungutan suara di Knesset selama proses pembentukan pemerintahan berlangsung.

Sejumlah nama disebut masuk dalam pertimbangan sebagai calon ketua Knesset, di antaranya Gadi Eisenkot, Yair Lapid dan Oded Forer.

Oposisi juga dikabarkan ingin mendorong pembentukan komisi penyelidikan resmi terkait peristiwa 7 Oktober 2023.

Selain itu, kelompok tersebut mempertimbangkan rancangan undang-undang yang dapat melarang seseorang yang sedang menghadapi dakwaan pidana untuk membentuk pemerintahan, meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Langkah tersebut berpotensi berpengaruh langsung terhadap Netanyahu yang saat ini masih menjalani proses persidangan dalam sejumlah perkara korupsi.

Netanyahu menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Ia membantah tuduhan terhadap dirinya dan proses hukumnya masih berjalan.

Para pemimpin oposisi menilai penguasaan posisi ketua Knesset dapat menjadi kunci untuk mengubah keseimbangan kekuatan politik sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Namun, rencana itu masih bergantung pada kemampuan oposisi menyatukan dukungan dan mengamankan jumlah suara yang cukup di parlemen.

Eisenkot sebelumnya berulang kali menyatakan tidak ingin bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu, termasuk melalui skema pembagian kekuasaan bergilir.

Netanyahu sendiri memimpin koalisi partai-partai sayap kanan sejak akhir 2022.

Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sejak 2024 juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

Sumber: Anadolu/ANTARA