BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pelaksanaan program cetak sawah pemerintah pusat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kapuas menghadapi hambatan pada tahap pelaksanaan. Dua calon lokasi yang telah direncanakan belum dapat dikerjakan setelah ditemukan persoalan status lahan yang bersinggungan dengan perizinan perkebunan kelapa sawit.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi realisasi program perluasan areal pertanian di daerah. Sebab, kesiapan lahan merupakan salah satu aspek penting sebelum pekerjaan konstruksi cetak sawah dapat dilaksanakan.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, persoalan itu ditemukan pada calon lokasi di Desa Pulau Keladan, Kecamatan Mantangai, dan Desa Maju Bersama, Kecamatan Kapuas Barat. Total luas areal yang terkendala mencapai 138,48 hektare.
Belum dapat dilaksanakannya pekerjaan di kedua lokasi menunjukkan bahwa penetapan calon areal saja belum cukup untuk menjamin program berjalan sesuai rencana. Kepastian status administrasi dan legalitas lahan tetap menjadi prasyarat penting sebelum kegiatan dilanjutkan.
Persoalan tersebut juga menuntut kejelasan mengenai langkah yang akan ditempuh pemerintah. Apakah penyelesaian dilakukan melalui penyesuaian batas areal, klarifikasi perizinan, atau pencarian lokasi alternatif apabila lahan yang direncanakan tidak memungkinkan untuk digunakan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I Sangkai, mengakui perlunya koordinasi lebih lanjut agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah hukum maupun administrasi.
"Hal ini tentunya memerlukan penanganan dan koordinasi lebih lanjut agar pelaksanaan pekerjaan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi di kemudian hari," ujar Usis, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah daerah, sinkronisasi data lokasi dan koordinasi dengan perusahaan serta instansi berwenang menjadi bagian dari langkah penyelesaian. Namun, kepastian mengenai waktu penyelesaian dan jadwal dimulainya pekerjaan di kedua lokasi masih perlu diperjelas.
Bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar calon lokasi, kepastian kelanjutan program menjadi hal penting. Rencana pembukaan lahan pertanian perlu disertai kejelasan mengenai pemanfaatan areal, tahapan pekerjaan, serta siapa yang nantinya memperoleh manfaat dari program tersebut.
Pemerintah daerah dan instansi pelaksana perlu memastikan persoalan lahan tidak membuat realisasi program terus tertunda. Evaluasi terhadap kesiapan lokasi, kepastian jadwal, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi penting agar program cetak sawah 2026 tidak berhenti sebatas perencanaan. (SABRIANOOR/H)
