BORNEONEWS, Pulang Pisau – Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i memimpin rapat koordinasi dan evaluasi terkait penurunan status tanggap darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan menjadi status transisi darurat pemulihan, Senin, 9 November 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta, Kapolres Pulang Pisau AKBP Muhammad Aminuddin, Dandim 1011/KLK Letkol Inf Deky Febrianto, Kepala Kejaksaan Negeri Arief Swandaru, Kalaksa BPBD Osa Maliki, Inspektur Hayes Hendra, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta seluruh camat.
Berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan bersama, status tanggap darurat karhutla dan kekeringan resmi diturunkan menjadi status transisi darurat pemulihan terhitung mulai 9 hingga 30 November 2026.
Rifa’i mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan wilayah Pulang Pisau mulai memasuki masa peralihan menuju musim penghujan.
Selain itu, jumlah titik api di seluruh kecamatan juga mengalami penurunan sehingga kondisi penanganan karhutla dinilai mulai membaik.
“Pada 30 November 2026, status Pulang Pisau berubah menjadi transisi pemulihan. Artinya, status tanggap darurat kita sudah dicabut dan beralih menjadi status transisi darurat pemulihan,” kata Rifa’i.
Ia berharap dengan memasuki masa transisi pemulihan, tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
“Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan, serta Pulang Pisau dijauhkan dari segala bencana. Amin,” harapnya.
Meski status tanggap darurat telah dicabut, pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kondisi wilayah sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kembali karhutla. (RETHA)
