BORNEONEWS, Buntok — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dan Kekeringan Ekstrem.
"Kita memperpanjang status tanggap darurat Karhutla dan Kekeringan Ekstrem selama 20 hari mulai 3-22 November 2026," kata Asisten II Setda Barsel, Yoga P Utomo usai rapat evaluasi dan kaji cepat tanggap darurat.
Yoga mengatakan hal ini karena masih kemarau dan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan ekstrem masih terjadi.
Ini, lanjut dia, merupakan kali ketiga status tanggap darurat diperpanjang menunjukkan bahwa penanganan terhadap dua ancaman bencana ini masih membutuhkan perhatian serius.
Kemudian sumber daya yang memadai, serta kewaspadaan tinggi dari semua pihak.
”Perpanjangan masa tanggap darurat tersebut berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi rapat evaluasi yang dilaksanakan hari ini,” beber dia.
Menurutnya kebijakan ini tidak diambil secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.
Prakiraan cuaca untuk beberapa waktu ke depan, serta menjadikan keselamatan dan ketenteraman masyarakat sebagai pertimbangan utama pemerintah daerah.
”Dengan telah diperpanjangnya status tanggap darurat ini, kami memberikan instruksi tegas kepada seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk segera memperkuat langkah-langkah penanganan di lapangan. Tidak hanya berkoordinasi di tingkat kabupaten, tetapi kehadiran pemerintah harus terasa hingga ke pelosok desa,” ucap dia.
Ia menyampaikan salah satu langkah utama yang diperkuat yakni penyempurnaan jaringan posko siaga yang tersebar di seluruh wilayah, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke tingkat desa.
Seluruh posko diminta berfungsi secara optimal, sehingga setiap peristiwa atau keluhan warga dapat segera ditindaklanjuti.
Kemudian, sambung dia, pergerakan personel serta armada pemadam kebakaran juga diarahkan agar mampu menjangkau titik-titik api atau hotspot secepat mungkin, dengan prinsip respons cepat atau quick response.
”Pastikan pergerakan personel dan armada pemadam dapat menjangkau titik api secepat mungkin atau quick response,” tegasnya.
Selain penanganan kebakaran, aspek kemanusiaan terkait dampak kekeringan ekstrem juga menjadi fokus utama pemerintah.
“Ketersediaan logistik dan pasokan air bersih bagi masyarakat harus dipastikan terjaga. Bantuan air bersih diarahkan untuk segera didistribusikan ke desa-desa yang mulai merasakan kesulitan pasokan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan,” kata dia.
Di samping itu, kebutuhan logistik bagi para petugas yang bertugas siaga di lapangan juga harus dipenuhi agar mereka dapat bekerja dengan baik dan maksimal.
Ia juga menekankan, pentingnya peningkatan pengawasan melalui patroli gabungan di kawasan-kawasan yang dinilai rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk memantau dan mencegah potensi kebakaran baru muncul.
" Kita menghimbau kepada masyarakat, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain memperburuk kondisi asap dan kebakaran yang sudah ada, tindakan ini juga membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bersama," pinta dia.
Karena, lanjut dia, bahwa penegakan hukum yang tegas akan terus dilaksanakan bagi siapa saja yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. (URIUTU DJAPER/y)
