BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membenarkan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Abdul Mu'ti, Kamis (12/11/2026).

Keputusan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, pada 11 November 2026.

Melalui keputusan itu, Kemendikdasmen secara resmi mencabut Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Selain mencabut, Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan surat keterangan tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Surat keterangan itu selanjutnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau berlaku secara umum (erga omnes).

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan kasasi Subhan Palal.

Menurut Yusril, pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Yusril menjelaskan, pencabutan suket tersebut bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Ia juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan.

Yusril berpendapat, setelah surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut dicabut, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengunggah salinan lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

Salinan putusan tersebut telah dikirimkan kepada pengadilan pengaju dan dimintakan minutasi pada Selasa (10/11).

Dalam perkara tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai tergugat atau termohon.

Putusan MA memuat pertimbangan hukum serta sejumlah poin penting yang menjadi dasar majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal. Pada intinya, putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

SUMBER: ANTARA