BORNEONEWS, Sampit - Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 menjadi momentum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memperkuat pemerataan layanan kesehatan untuk masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi mengatakan, hal itu sejalan dengan tema Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, yakni Sehat untuk Semua. Tema tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga.
Menurut Umar, hak memperoleh layanan kesehatan tidak boleh dibatasi lokasi tempat tinggal. Masyarakat di perkotaan, pedesaan, hingga wilayah terpencil memiliki hak yang sama.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan. Tenaga medis juga harus memberikan pelayanan secara profesional tanpa membedakan agama, ras, maupun suku pasien.
"Sehat untuk Semua itu adalah hak dasarnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, baik yang ada di perkotaan, pedesaan, ataupun di daerah-daerah yang terpencil," kata Umar, Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan, Dinkes Kotim menjalankan 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pelaksanaannya mengikuti perubahan paradigma pelayanan kesehatan.
Kini, sistem pelayanan tidak lagi hanya bertumpu pada pembagian poli umum, gigi, atau kesehatan ibu dan anak. Kotim mulai menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui lima klaster pelayanan.
Sistem tersebut telah berjalan di Kabupaten Kotim beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas kesehatan dasar di seluruh kecamatan.
Bahkan, beberapa kecamatan memiliki dua hingga tiga fasilitas pelayanan kesehatan. Layanan juga diperluas sampai tingkat desa melalui Puskesmas Pembantu (Pustu).
Dalam konsep ILP, Pustu diperkuat dengan dua tenaga kesehatan. Mereka terdiri dari perawat dan bidan, serta didukung kader kesehatan.
Umar menyebut pendekatan pelayanan kini juga mengandalkan pendataan masyarakat melalui aplikasi SatuSehat. Data tersebut membantu tenaga kesehatan mengenali keluhan warga dan mendeteksi risiko penyakit lebih awal.
Dari hasil pendataan, petugas dapat menentukan langkah penanganan yang sesuai. Intervensi bisa dilakukan melalui promosi kesehatan maupun pemeriksaan lanjutan.
"Sehingga kita bisa melihat, bisa mengetahui bahwa apa yang menjadi keluhan masyarakat itu bisa kita kaji deteksi dini. Sehingga di situlah intervensi yang kami lakukan terkait promosinya, kemudian intervensi apa yang harus kami lakukan terkait dengan kondisi yang ada di daerah," ujarnya.
Apabila warga membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkannya ke puskesmas. Pasien kemudian dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai kebutuhan medis.
Kesiapan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak masyarakat. Standar pelayanan juga akan terus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Saat ini pemerintah daerah menyiapkan semua fasilitas kesehatan kita yang memang untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tentunya banyak perubahan-perubahan nantinya yang kita dapatkan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditekankan oleh pemerintah pusat," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
