BORNEONEWS, Sampit – Kepastian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Hingga kini, BKPSDM Kotim belum menerima surat resmi yang mengatur mekanisme maupun waktu pelaksanaannya.
"Itu juga informasi yang disampaikan oleh Menpan. Tapi kita belum tahu mekanisme bagaimana, karena belum ada surat pemberitahuan," kata Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu, Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan, kontrak PPPK paruh waktu di Kotim sebelumnya berakhir pada akhir September 2026. Pemerintah daerah kemudian memperpanjang kontrak seluruh pegawai yang masih aktif bekerja dan memenuhi persyaratan.
Dengan perpanjangan tersebut, saat ini terdapat 1.805 PPPK paruh waktu yang masih berstatus aktif di lingkungan Pemkab Kotim.
Kamaruddin mengatakan, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu dilaksanakan. Selain menunggu aturan teknis, kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan kesiapan anggaran daerah.
Menurutnya, terdapat perbedaan mekanisme penganggaran gaji antara PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Selama ini, gaji PPPK paruh waktu di Kotim sepenuhnya dibebankan pada APBD dan penganggarannya masuk dalam belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai.
Sementara itu, penggajian PPPK penuh waktu juga dibebankan melalui APBD, dengan kebutuhan anggaran yang diperhitungkan dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).
"Kalau PPPK paruh waktu maupun penuh waktu ini penggajiannya dari daerah. Memang kalau PPPK penuh waktu sistemnya sama dengan PNS, gajinya dari APBD, tetapi kebutuhan untuk gaji itu diperhitungkan melalui DAU," ujarnya.
Karena itu, Kamaruddin berharap apabila kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu benar-benar diterapkan, pemerintah pusat turut memperhitungkan dukungan anggaran untuk pembayaran gaji.
Ia menilai, tanpa tambahan alokasi pendanaan dari pusat, daerah berpotensi mengalami kesulitan memenuhi peningkatan kebutuhan belanja pegawai. Sebab, kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda.
"Kalau tidak ada alokasi DAU dari pusat, pasti kesulitannya dirasakan semua daerah karena gajinya bertambah besar. Jadi, kami berharap kalau memang dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, juga diimbangi dengan pembiayaan gajinya," imbuhnya.
Kamaruddin menambahkan, Pemkab Kotim masih membutuhkan tenaga aparatur karena jumlah pegawai yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pelayanan. Namun, pemerintah daerah juga belum sepenuhnya mandiri dari sisi pembiayaan apabila harus menanggung seluruh tambahan gaji melalui APBD.
"Jadi kita tunggu mudah-mudahan pusat bisa mempertimbangkan bagaimana kondisi daerah. Kita memang membutuhkan tenaga tentunya karena pegawai kita nyatanya masih kurang, tetapi di sisi lain kita juga belum bisa mandiri 100 persen kalau hanya mengandalkan dari APBD," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)
