BORNEONEWS, Sampit – Kebutuhan tenaga guru masih menjadi persoalan utama dalam pemenuhan aparatur di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Jumlah guru yang pensiun setiap tahun belum sebanding dengan rekrutmen pegawai baru sehingga kekurangan tenaga pendidik terjadi di banyak sekolah.
"Hampir merata sebetulnya kebutuhan pegawai di setiap bidang. Cuma yang paling menonjol sekarang ini pendidikan, khususnya guru. Hampir setiap sekolah ada kekurangan karena jumlah yang pensiun banyak setiap tahun, sementara rekrutmen kita tidak mengimbangi jumlah yang pensiun," kata Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu, Rabu, 11 November 2026.
Ia menyebutkan, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun di lingkungan Pemkab Kotim rata-rata mencapai 200 orang setiap tahun. Dari jumlah tersebut, tenaga guru menjadi kelompok yang paling dominan karena jumlah pegawai di bidang pendidikan juga cukup besar.
Kondisi itu membuat kebutuhan guru terus bertambah. Bahkan, kekurangan tenaga pendidik tidak hanya terjadi di sekolah tertentu, tetapi tersebar di berbagai jenjang dan satuan pendidikan.
Kamaruddin mencontohkan, sekolah dasar (SD) minimal dengan enam rombongan belajar (rombel) setidaknya membutuhkan enam guru kelas. Kebutuhan tersebut belum termasuk guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) serta guru agama.
Jumlah kebutuhan akan semakin meningkat apabila sekolah memiliki rombel paralel atau jumlah kelas lebih banyak. Karena itu, pemetaan harus dilakukan berdasarkan jumlah rombel dan kebutuhan riil setiap sekolah.
"Yang kita cermati itu sesuai dengan rombel saat ini, kemudian berapa kekurangannya. Kita petakan di SD mana, SMP mana, serta guru bidang apa yang masih kurang," jelasnya.
Untuk memastikan kebutuhan pegawai sesuai kondisi OPD, BKPSDM Kotim saat ini melakukan pembahasan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Kegiatan tersebut berlangsung melalui forum diskusi kelompok terarah atau FGD yang beberapa hari ini masih dilaksanakan.
Melalui evaluasi tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mencermati kembali jabatan yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang diperlukan, serta beban kerja masing-masing posisi. Hasil perhitungan Anjab dan ABK nantinya menjadi dasar perencanaan pengadaan aparatur.
Kamaruddin menjelaskan, usulan formasi tidak bisa ditentukan tanpa perhitungan kebutuhan yang sesuai. Jabatan yang kosong dan benar-benar diperlukan organisasi akan menjadi prioritas untuk diusulkan dalam pengadaan aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau Anjab ABK-nya tidak sesuai, maka kami di pengadaan tidak bisa melakukan pemenuhan karena dasarnya dari perhitungan itu. Jabatan mana yang kosong dan dibutuhkan, itulah yang kita usulkan untuk formasi pengadaan ASN," bebernya.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui rekrutmen calon ASN, baik melalui jalur CPNS maupun PPPK, sesuai kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Pemkab Kotim juga membuka peluang mutasi masuk bagi guru dari luar daerah sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia formasi.
Terkait pengadaan tenaga guru, Kamaruddin menyebut mekanismenya memiliki persyaratan khusus. Calon guru harus memenuhi kualifikasi profesi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk melalui sistem Ruang Talenta Guru (RTG) yang memuat data calon tenaga pendidik berkualifikasi.
Dengan demikian, tidak semua lulusan sarjana pendidikan otomatis dapat mengikuti rekrutmen guru apabila belum memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam sistem tersebut.
Ia menegaskan, pengadaan pegawai yang menjadi kewenangan BKPSDM saat ini berpedoman pada kebijakan penerimaan ASN. Sementara kemungkinan perekrutan tenaga non-ASN melalui skema lain masih bergantung pada kebijakan teknis instansi terkait.
"Hanya itu yang bisa dari sisi pengadaan maupun mutasi masuk. Di luar itu kalau tenaga non-ASN kalau dengan kebijakan kan sudah ditutup. belum tahu apakah dimungkinkan dari dana BOS umpamanya, merekrut dengan status non-ASN," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
