BORNEONEWS, Sampit – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini, BKPSDM Kotim belum menerima informasi resmi mengenai hasil usulan 365 formasi yang diajukan untuk kebutuhan aparatur daerah.
"Kami sampai saat ini belum mendapat informasi resmi hasilnya terkait formasi yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Untuk formasi daerah, kami sudah mengusulkan dan yang kami tindak lanjuti baru sejauh itu. Komunikasi dengan staf di Kemenpan juga masih berjalan, jadi ditunggu saja karena masih dalam proses di sana," kata Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makkalepu, Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, usulan sebanyak 365 formasi tersebut belum mengalami perubahan. Namun, pemerintah daerah masih menunggu keputusan pusat mengenai jumlah formasi yang disetujui sekaligus tahapan pelaksanaan rekrutmen.
Dari total usulan itu, kebutuhan paling banyak dialokasikan untuk tenaga guru. Selain itu, Pemkab Kotim juga mengusulkan sejumlah formasi tenaga kesehatan (nakes).
Kamaruddin mengatakan, perkembangan informasi mengenai rekrutmen CPNS belakangan ini cukup cepat. Meski demikian, BKPSDM Kotim masih menunggu kebijakan resmi sebelum menyampaikan kepastian kepada masyarakat.
"Kalau yang diusulkan kemarin 365 formasi, belum ada perubahan. Itu yang kita tunggu hasilnya nanti seperti apa, termasuk tahapannya," ujarnya.
Ia juga menanggapi informasi di media sosial yang menyebutkan rekrutmen CPNS akan berlangsung pada November. Menurutnya, informasi tersebut belum dapat dijadikan acuan selama belum ada kebijakan tertulis dari pemerintah pusat.
"Kalau di media sosial ada yang bilang November dan seterusnya. Tapi kami selalu mendasarkan dari kebijakan tertulis yang disampaikan. Karena sampai sekarang kami belum dapat, maka kami belum bisa menyampaikan seperti apa nanti pelaksanaannya," tegasnya.
Lebih lanjut, Kamaruddin menyebut penetapan formasi biasanya diikuti dengan arahan teknis dari pemerintah pusat kepada instansi yang memperoleh alokasi. Instansi terkait umumnya diundang dalam forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) untuk membahas mekanisme pelaksanaan seleksi.
Dalam proses tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) biasanya berperan menjadi panitia seleksi nasional (Panselnas). Pertemuan itu menjadi bagian dari penyampaian petunjuk teknis dan tahapan yang harus dilaksanakan masing-masing instansi.
"Biasanya setelah penetapan formasi, instansi yang mendapatkan alokasi diundang ke FGD ataupun ada petunjuk pelaksanaan selanjutnya. Kami sampai sekarang belum ada informasi itu," tambahnya.
Ia menambahkan, selama ini penetapan formasi juga disampaikan melalui surat keputusan yang diserahkan kepada instansi penerima alokasi sebelum diumumkan secara terbuka. Namun, hingga kini BKPSDM Kotim belum menerima undangan maupun pemberitahuan terkait proses tersebut. (DEWI PATMALASARI/R)
