BORNEONEWS, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyebut salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik berinisial SU kini menjalani penahanan rumah.

“Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sementara itu tiga tersangka lainnya, yakni LSP, AS, dan EH, menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Suyudi menjelaskan, tersangka LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, dan AS hingga 21 November 2026.

Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengungkapkan bahwa SU belum menjalani penahanan karena sedang dalam kondisi sakit.

Keempat tersangka tersebut diduga terlibat dalam penyadapan terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat di lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, pengurus partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan RI, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.

Aksi penyadapan tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025–2026.

Peran Masing-Masing Tersangka

Dalam perkara ini, LSP diduga berperan memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp. LSP yang disebut menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian juga diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, SU diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. SU juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan, baik berupa laporan harian maupun analisis, kepada Jenderal LSP.

Tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Adapun tersangka AS diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik. AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, serta membubarkan grup WhatsApp.

Dijerat Sejumlah Pasal

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka.

Pertama, terkait dugaan penyadapan ilegal, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

SUMBER: ANTARA