BORNEONEWS, Jakarta - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah delapan permohonan pelindungan dari saksi dalam perkara tindak pidana penyadapan. Penelaahan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelindungan serta tingkat ancaman yang dihadapi para pemohon.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, seluruh pemohon yang telah mengajukan permohonan hingga Kamis, 12 November 2026, berstatus sebagai saksi.
LPSK belum menerima permohonan pelindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," ujar Sri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Meski demikian, LPSK tetap membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak dengan status hukum berbeda, termasuk saksi pelaku, seiring perkembangan penanganan perkara.
Sri menjelaskan, kedelapan permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan. Untuk memperdalam informasi mengenai kebutuhan pelindungan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara.
Dalam proses tersebut, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi maupun korban.
Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
LPSK juga terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum.
SUMBER: ANTARA
