BORNEONEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan Pimpinan DPR RI bersama pemerintah terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Bahtra mengungkapkan, dalam skema kebijakan tersebut, gaji pokok PPPK nantinya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI. Sebab, kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi para tenaga PPPK.

"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN. Jadi, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Alhamdulillah, hal tersebut bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, persoalan status kepegawaian PPPK selama ini menjadi salah satu perhatian utama Komisi II DPR RI. Bahtra menilai Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agar seluruh tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, mendapatkan kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.

Meski demikian, Bahtra menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih memerlukan aturan pelaksanaan sebelum dapat direalisasikan. Saat ini, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diterbitkan sehingga para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian, baik terkait status kepegawaian maupun penghasilan.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama bisa segera ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk publik dan masyarakat, berkenaan dengan PPPK," ujarnya.

Sebelumnya DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut dicapai setelah rapat finalisasi yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang diterima DPR terkait status kepegawaian guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.

"Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah," kata Dasco dalam konferensi pers.

SUMBER: ANTARA