BORNEONEWS, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan yang dilakukan empat perwira tinggi Polri, yakni LSP, AS, EH, dan SU, tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah institusi negara, termasuk internal Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan.
Hal tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” kata Suyudi.
Kapolri menjelaskan, keempat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam praktik penyadapan tersebut.
Tersangka LSP diduga berperan memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp.
Selain itu, LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian tersebut juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.
Sementara itu, tersangka SU diduga bertugas memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. SU juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan, baik berupa laporan harian maupun analisis, kepada LSP.
Tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU, yang disebut berasal dari LSP. EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Selanjutnya tersangka AS diduga menerima perintah langsung dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan dari penyidik.
AS juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan dan pembubaran grup WhatsApp.
Kapolri mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus tersebut.
Berdasarkan laporan tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
SUMBER: ANTARA
