10 Mantan Kapolri Nyatakan Dukungan kepada Pemerintah dan Penegakan Hukum

BORNEONEWS, JAKARTA – Sebanyak 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet yang diterima di Jakarta, Senin, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso, menyampaikan dukungan penuh organisasi tersebut kepada pemerintah.

"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku," demikian keterangan resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu aktual, khususnya yang berkaitan dengan kondisi internal institusi Polri.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Jenderal Polisi (Purn.) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.

Para mantan Kapolri tersebut pernah memimpin institusi Polri dalam rentang periode 1998 hingga 2019. Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Idham Aziz, yang menjabat pada 1 November 2019 hingga 27 Januari 2021, tidak terlihat dalam rombongan tersebut.

Pertemuan itu juga menjadi kesempatan bagi para purnawirawan Polri untuk menyampaikan pandangan dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai kepentingan bangsa dan negara.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah proses pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh dan masyarakat sipil. Dugaan penyadapan itu disebut-sebut melibatkan seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP bersama sejumlah perwira tinggi Polri.

SUMBER: ANTARA