BORNEONEWS, JAKARTA – Kementerian Transmigrasi menyerahkan sebanyak 2.770 Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah transmigran secara serentak di 19 lokasi yang tersebar di delapan kabupaten pada lima provinsi di Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut dilakukan secara langsung oleh petugas di masing-masing lokasi dan disaksikan secara daring dari Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan.
"Hari ini kita baru saja menyaksikan penyerahan secara langsung oleh petugas yang ada di lapangan," kata Iftitah saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan, sebanyak 2.770 sertifikat diserahkan kepada 1.570 transmigran yang tersebar di delapan kabupaten, yakni Kabupaten Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Nagekeo, dan Rejang Lebong.
Menurut Iftitah, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak para transmigran yang telah berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Iftitah mengungkapkan, sebagian transmigran bahkan harus menunggu hingga 34 tahun untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang telah mereka tempati.
"Ada yang sudah 34 tahun kita tempatkan, transmigran yang bersangkutan belum mendapatkan haknya dan hari ini kami serahkan haknya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang kembali membentuk Kementerian Transmigrasi sehingga bisa mengurus transmigran," ujarnya.
Dari total sertifikat yang diserahkan, sebanyak 317 bidang tanah berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi transmigran yang ditempatkan pada 2016.
Jumlah tersebut juga menjadi bagian dari target penerbitan SHM tahun 2026 sebanyak 4.466 bidang tanah.
Sementara itu sebanyak 400 bidang tanah dari keseluruhan sertifikat yang diserahkan dibiayai melalui anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Melalui penyerahan sertifikat ini, Kementerian Transmigrasi terus mempercepat penyelesaian hak atas tanah para transmigran guna memberikan kepastian hukum atas lahan yang telah ditempati dan dikelola masyarakat.
Kepemilikan sertifikat diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan keluarga.
SUMBER: ANTARA
