BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (11/11/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap HRM dilakukan untuk mendalami perkara yang tengah ditangani penyidik. HRM diketahui telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna memenuhi panggilan pemeriksaan.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Budi kepada wartawan.
Menurut Budi, keterangan HRM diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara tersebut secara terang benderang.
Sebelumnya, pada 15 Oktober 2026, HRM melalui kuasa hukumnya telah mengembalikan uang sebesar Rp800 juta yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Uang itu kemudian disita oleh penyidik KPK.
“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ujar Budi.
Sementara itu saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, HRM menyatakan akan memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai asal-usul uang yang dikembalikannya. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan persoalan tanah Summarecon.
“Kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana. Makanya, hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata HRM.
KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pertanahan
Dalam perkembangan penyidikan, KPK pada Selasa (10/11/2026) juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan (Kantah) dan seorang kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diperiksa sebagai saksi.
Mereka di antaranya RS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, AB selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, serta N selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
Selain itu, penyidik turut memanggil NVS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, MSL selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, serta BK, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.
Berawal dari OTT di Jabodetabek
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Para tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar berinisial FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Keempat orang terakhir tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW.
Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga melakukan sejumlah penggeledahan di berbagai lokasi.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial VEJ, ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN berinisial A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.
Sehari kemudian, tepatnya 18 September 2026, penggeledahan dilanjutkan di kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi.
Selanjutnya, pada 21 September 2026, KPK menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor. Dua hari berselang, penyidik menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.
Pada 24 September 2026, penggeledahan kembali dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.
Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemeriksaan terhadap HRM dan sejumlah pejabat pertanahan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
SUMBER: ANTARA
