BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap sembilan saksi tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
“Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Delapan saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur masing-masing adalah RS selaku Kepala Kantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kepala Kantah Kota Surabaya I, AB selaku Kepala Kantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kepala Kantah Kabupaten Sidoarjo.
Selanjutnya, NVS selaku Kepala Kantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kepala Kantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kepala Kantah Kabupaten Malang, serta MSL selaku Kepala Kantah Kabupaten Jember.
Sementara itu, satu saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK adalah BK, mantan Kepala Kantah Kabupaten Bogor I yang kini menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan.
Berawal dari OTT di Jabodetabek
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kedelapan tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara Summarecon.
Empat tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF. KPK menduga keempat orang tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.
KPK Geledah Sejumlah Kantor dan Rumah
Dalam pengembangan penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah ruangan L, ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Sehari kemudian, tepatnya 18 September 2026, KPK melanjutkan penggeledahan di kantor PT Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi.
Penggeledahan berlanjut pada 21 September 2026 di kantor PT Summarecon yang berada di Kabupaten Bogor.
Dua hari berselang, penyidik KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Selanjutnya, pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta rumah L di Nganjuk.
Pada 29 September 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Bela Parahiyangan Investindo yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
SUMBER: ANTARA
