BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kali ini, penyidik memanggil empat pihak swasta dan enam aparatur sipil negara (ASN) BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap 10 saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Empat saksi dari kalangan swasta terdiri atas TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras serta HS, A, dan AP. Sementara enam ASN BNPB yang dipanggil masing-masing berinisial GP, IBM, KB, MRR, A, dan NLS.
Pemanggilan ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan terkait dugaan penyimpangan dana siap pakai yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
Sebelumnya, pada Senin, 9 November 2026, KPK memanggil sembilan saksi dari kalangan swasta, termasuk sejumlah direktur perusahaan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Namun, hanya empat orang yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan.
Pada Selasa, 10 November 2026, penyidik kembali memanggil sejumlah pihak swasta, termasuk pimpinan perusahaan dan enam saksi lainnya. Dari seluruh saksi yang dipanggil, lima orang diketahui memenuhi panggilan KPK.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas BS, yang merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang saat OTT menjabat Kepala BNPB, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK pada 16 Oktober 2026 menyita barang bukti senilai total Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.
Selain itu, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI S. Pada 20 Oktober 2026, KPK juga menyurati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
SUMBER: ANTARA
