BORNEONEWS, Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sembilan pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.
“Pemeriksaan saksi-saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Budi menjelaskan, sembilan saksi tersebut terdiri atas FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP yang merupakan pihak swasta.
Sebelumnya, pada Senin (9/11), KPK juga memanggil sembilan saksi lainnya. Mereka terdiri atas AS dan J dari kalangan swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Selain itu, KPK memanggil KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Namun, dari sembilan orang tersebut, hanya empat saksi yang diketahui memenuhi panggilan KPK, yakni AS, KAG, RN, dan CM.
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB, sedangkan BS diketahui merupakan tenaga ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya terdiri atas GPS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku tenaga ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari kalangan swasta.
Dalam perkembangan penyidikan, pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai sebesar 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.
Selain itu, penyidik turut menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor BNPB setelah menetapkan para tersangka dalam kasus tersebut.
Di sisi lain, KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK melayangkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam perkara tersebut.
SUMBER: ANTARA
