BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI berinisial AS dan stafnya berinisial BW untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap AS dan BW dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap AS dan BW di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11).
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, AS dan BW belum tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim. Pengembangan perkara ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, Sahat Tua Simanjuntak, pada Desember 2022.
Pada 2 Oktober 2025, KPK mengumumkan identitas 21 tersangka dalam perkara tersebut. Namun, pada 16 Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan terhadap salah satu tersangka karena yang bersangkutan meninggal dunia, yakni Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, Kusnadi.
Dengan demikian, terdapat 20 tersangka yang masih tercatat dalam perkara tersebut, terdiri atas tiga tersangka penerima suap dan 17 tersangka pemberi suap.
Tiga Tersangka Penerima Suap
Ketiga tersangka yang diduga sebagai penerima suap dalam kasus dana hibah Jatim tersebut adalah:
AS, Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024.
AI, Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024.
BW, staf AS.
17 Tersangka Pemberi Suap
Sementara itu, 17 tersangka yang diduga sebagai pemberi suap terdiri atas:
M, anggota DPRD Jatim periode 2019–2024.
FA, Wakil Ketua DPRD Sampang periode 2019–2024.
JJ, Wakil Ketua DPRD Probolinggo periode 2019–2024.
AH, pihak swasta dari Sampang.
AA, pihak swasta dari Sampang.
AM, pihak swasta dari Sampang.
Moch. Mahrus, pihak swasta dari Probolinggo sekaligus anggota DPRD Jatim periode 2024–2029.
AR, pihak swasta dari Tulungagung.
Wawan Kristiawan, pihak swasta dari Tulungagung.
Sukar, mantan kepala desa dari Tulungagung.
Ra Wahid Ruslan, pihak swasta dari Bangkalan.
M, pihak swasta dari Bangkalan.
M. Fathullah, pihak swasta dari Pasuruan.
Achmad Yahya, pihak swasta dari Pasuruan.
AJ, pihak swasta dari Sumenep.
Hasanuddin, pihak swasta dari Gresik sekaligus anggota DPRD Jatim periode 2024–2029.
Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Blitar.
Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan dari 20 tersangka dalam kasus tersebut.
Delapan tersangka yang telah ditahan berasal dari dua klaster perkara. Empat orang, yakni Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, dan Jodi Pradana Putra, merupakan tersangka dalam klaster suap terhadap Kusnadi.
Sementara itu, empat tersangka lainnya, yakni Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, dan Moch. Mahrus, terkait klaster suap terhadap AS dan BW.
Dari delapan tersangka yang telah ditahan tersebut, empat orang telah divonis bersalah oleh majelis hakim, sedangkan empat lainnya masih menjalani proses persidangan.
SUMBER: ANTARA
