BORNEONEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 9 November 2026.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.
Sembilan saksi tersebut masing-masing berinisial AS dan J yang merupakan pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, serta DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Selain itu, KPK memanggil KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, dan CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, baru empat saksi yang tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan, yakni AS, KAG, RN, dan CM. Sementara itu, kehadiran lima saksi lainnya belum diketahui.
Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, lembaga antirasuah itu menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka adalah BS, adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat.
Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
Dalam perkembangan penyidikan, pada 16 Oktober 2026 KPK menyita barang bukti dengan nilai total mencapai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor BNPB setelah menetapkan para tersangka dalam perkara tersebut.
Selain itu, KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait peran Letjen TNI S dalam perkara tersebut.
Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK melayangkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif TNI dalam kasus tersebut.
SUMBER: ANTARA
