BORNEONEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pihak swasta dan seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama S selaku pihak swasta dan FW selaku ASN,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, FW diketahui pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub pada 2025.
Sebelumnya, pada 27 Juni 2024, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial AK, DG, ISP, S, IAT, AK, HR, OP, dan SIG.
Adapun dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan sejumlah paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan, yakni:
Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017.
Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, untuk tahun anggaran 2015 dan 2016.
Pelabuhan Benoa, Bali, untuk tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016.
Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2013 dan 2016.
Pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan KPK untuk mendalami dugaan korupsi dalam proyek pengerukan alur pelayaran di sejumlah pelabuhan tersebut.
SUMBER: ANTARA
