BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada wartawan.
Sembilan saksi tersebut terdiri atas AS dan J dari pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, serta WH yang menjabat Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi dan DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.
Selanjutnya, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, serta CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, baru empat saksi yang tercatat memenuhi panggilan, yakni AS, KAG, RN, dan CM. Sementara itu, kehadiran lima saksi lainnya belum diketahui.
Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah BS, yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI berinisial S dan pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB saat S menjabat.
Empat tersangka lainnya yakni GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku tenaga ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.
Dalam pengembangan perkara, KPK pada 16 Oktober 2026 menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, emas, tabungan emas, serta aset kripto.
Rinciannya terdiri atas 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Selain penyitaan, penyidik juga menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.
KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI berinisial S. Pada 20 Oktober 2026, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
SUMBER: ANTARA
