BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen pengadaan barang dan jasa serta mendalami status kepegawaian dua tersangka saat memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial Rus, Selasa (27/10).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dokumen yang disita berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan para tersangka. Dokumen tersebut dibawa Rus dalam dua tas perjalanan jauh dan diserahkan kepada penyidik.

Pemeriksaan juga difokuskan pada status kepegawaian Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang diketahui merupakan tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB. Penyidik turut mendalami proses penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) BNPB.

Menurut Budi, pendalaman mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penunjukan langsung hingga pembayaran kepada vendor. Keterangan Rus dinilai relevan dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Utama BNPB dan pejabat yang memiliki kewenangan terkait kepegawaian serta anggaran.

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026 yang menjaring 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan, Richard Erlangga, pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, dan pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK pada 16 Oktober menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, berupa uang tunai dalam sejumlah mata uang, emas, tabungan emas, dan aset kripto. Penyidik juga menggeledah ruang Kepala BNPB serta sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.

KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan personel militer. Pada 20 Oktober, lembaga antirasuah itu mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Penyitaan dokumen dan pendalaman alur pengadaan menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri proses penggunaan dana darurat BNPB, termasuk penetapan pejabat yang bertanggung jawab dan mekanisme pembayaran kepada penyedia barang dan jasa.

SUMBER: ANTARA