Tag
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen pengadaan barang dan jasa serta mendalami status kepegawaian dua tersangka saat memeriksa Sekretaris Utama Badan…
Berdasarkan data KPK hingga pukul 16.26 WIB, WH tercatat memenuhi panggilan pada pukul 10.12 WIB.
Lebih lanjut Budi menjelaskan surat perintah penyidikan (sprindik) pengembangan kasus tersebut diterbitkan pada Oktober 2026, dan belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.
Berdasarkan data KPK per pukul 15.04 WIB, RIS tiba pada pukul 09.26 WIB, sedangkan MRY pada pukul 09.40 WIB.
Berdasarkan data KPK per pukul 15.04 WIB, Yuddy memenuhi panggilan lembaga antirasuah dengan tiba pada pukul 10.13 WIB.
Budi mengatakan para saksi yang dipanggil pada Selasa ini terdiri atas NAW selaku Kepala Subbagian Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada 2025, SES selaku Bendahara Pengeluaran Bappenda Kabupaten Bogor, WD selaku Pembantu Verifikator Bappenda Kabupaten Bogor, serta DRI dan ES selaku pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
Menurut Budi, penyidik KPK akan menganalisis hingga meminta keterangan para pihak terkait untuk menjelaskan barang-barang yang telah disita lembaga antirasuah tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Abdul Haris Widodo untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani.
Setyo menyampaikan pernyataan tersebut setelah Nusron Wahid absen sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 7 Oktober 2026 dengan alasan ada agenda internal kementerian.
Budi mengatakan Rita memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut Budi, penyidik KPK ingin mendalami informasi dari Nusron terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga membuat terang konstruksi perkara.
KPK sebelumnya memanggil Nusron Wahid untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu ini.
Selain itu, Budi mengatakan KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selain itu, tambah Budi, KPK memanggil mantan Staf Bagian Rumah Tangga Gubernur Jabar berinisial BEF dan seorang ibu rumah tangga berinisial WNO untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Sebelumnya, KPK pada Senin (7/9) memanggil Noor Faizah Maenofie selaku istri Anom Widiyantoro, anggota tim pemenangan Anom dalam Pilkada 2024 berinisial IA, serta dua pihak swasta berinisial TBA dan RSA untuk diperiksa sebagai saksi.
Budi mengatakan KPK memeriksa EY sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lain di Provinsi Bengkulu.
Budi mengatakan KPK memeriksa Yuddy Renaldi dalam kapasitasnya sebagai saksi, atau bukan sebagai tersangka seperti pada pemeriksaan 13 Agustus 2026.
Korupsi dalam pengadaan dapat terjadi ketika barang atau jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak awal.
Berdasarkan laman Unsoed yang diakses di Jakarta, Senin, sosialisasi tersebut dilakukan pada 17 Juli 2025. Akhmad Sodiq maupun Norman Arie turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dana nonbujeter Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) saat memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) pada Kamis ini.
