BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah periode 2025-2026 berinisial ALH dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
ALH yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tersebut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap ALH selaku Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2026," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Pemanggilan ALH menambah daftar saksi yang diperiksa penyidik untuk mendalami dugaan pemerasan yang menjerat AW.
Sehari sebelumnya, Selasa, 10 November 2026, KPK telah memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo berinisial S, Bupati Sorong Selatan berinisial PK, serta dua pihak swasta berinisial DP dan DAD.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026 yang turut mengamankan AW.
Dua hari kemudian, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
Penyidik menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS.
SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Ia diduga memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada LBS.
Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan bantuan pengurusan perkara di KPK.
SUMBER: ANTARA
