BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, dan Bupati Sorong Selatan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pejabat tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Mereka masing-masing berinisial N selaku Plt Bupati Pemalang, S selaku Sekda Purworejo, dan PK selaku Bupati Sorong Selatan.
Khusus PK, pemanggilan kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya KPK melayangkan panggilan pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.
Selain ketiga pejabat tersebut, KPK juga memanggil dua pihak swasta berinisial DP dan DAD untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah AW.
Dua hari kemudian, pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka yang terbagi dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
KPK menduga AW melalui GH meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS.
SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Lembaga antirasuah menduga SBD memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada LBS.
Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan bantuan pengurusan perkara di KPK.
SUMBER: ANTARA
