BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif berinisial SL.
Pada Rabu, 11 November 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pemkab Bolmut dan seorang aparatur sipil negara (ASN) sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tiga pejabat tersebut masing-masing Kepala Dinas Pertanian berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berinisial SNB, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berinisial FTU.
Selain itu, penyidik juga memanggil MP, ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolmut pada 2025.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama S, SNB, dan FTU," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi untuk mendalami perkara yang menjerat SL.
Sebelumnya, pada Senin, 9 November 2026, KPK memanggil seorang ASN berinisial YK serta tiga pihak swasta berinisial FAT, PP, dan RB. Namun, berdasarkan informasi KPK, hanya RB yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan.
Sehari kemudian, penyidik memanggil Kepala Dinas Kesehatan Bolmut berinisial SM bersama tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH. KPK belum memastikan kehadiran keempat saksi tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 21 September 2026 yang mengamankan SL bersama 13 orang lainnya.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Bolmut. Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita uang tunai Rp200 juta.
KPK menduga praktik korupsi dilakukan SL sejak menjabat Penjabat Bupati Bolmut periode 2023-2024 hingga menjadi Bupati periode 2025-2030.
Dalam penyidikan, SL diduga memeras pihak swasta terkait pengerjaan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV hingga memperoleh Rp130 juta.
Selain itu, KPK menduga SL menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp11,14 miliar selama periode 2023-2026.
SUMBER: ANTARA
