BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Hubungan seksual yang dilakukan dua orang anak di bawah umur, meskipun atas dasar suka sama suka, tetap memiliki konsekuensi hukum. Hal ini karena peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang belum berusia 18 tahun.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kapuas, Meryanty, mengatakan hubungan seksual yang melibatkan anak tetap dapat masuk dalam ranah hukum. Ia menegaskan, ketentuan perlindungan anak berlaku meskipun kedua pihak sama-sama masih di bawah umur.

Dalam KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b. Ketentuan tersebut mengacu pada ancaman pidana dalam ayat (1), yakni penjara paling lama 12 tahun.

Dengan demikian, persetujuan dari anak yang terlibat tidak serta-merta menghapus persoalan pidana. Hukum menempatkan usia anak sebagai unsur penting dalam memberikan perlindungan, sehingga perkara tetap perlu ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Namun, apabila pihak yang terlibat juga masih anak, proses hukumnya tidak bisa disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penentuan pertanggungjawaban pidana juga harus melihat usia masing-masing pihak, peran dalam peristiwa, serta bukti dan hasil pemeriksaan. Karena itu, tidak tepat jika salah satu pihak otomatis dianggap sebagai pelaku hanya berdasarkan jenis kelamin atau hubungan mereka.

Meryanty mengatakan, kasus persetubuhan anak yang ditangani pihaknya pada umumnya berlanjut ke proses hukum. Ia juga menyebut ancaman hukuman dalam perkara tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Meski demikian, penerapan pasal dan proses penanganan setiap perkara menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus mengikuti prosedur khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Meryanty mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan melindungi anak. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan atau tindak pidana yang melibatkan anak agar dapat ditangani sesuai ketentuan hukum. (SABRIANOOR)