BORNEONEWS, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang melibatkan empat tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi memerinci lima tahapan tersebut, yaitu perintah penyadapan, provisioning (penyediaan), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), serta penghapusan data.

Tahap pertama adalah perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.

“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.

Tahap kedua adalah provisioning. Pada tahap ini, tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan penyadapan. Melalui sistem PLX, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.

Selanjutnya, pada tahap keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga Jenderal LSP.

Tahap kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.

Suyudi juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, proses provisioning menggunakan dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Jalur pertama atau jalur A merupakan jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

“Proses tersebut diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan chat. Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU,” jelasnya.

Sementara itu, jalur kedua atau jalur B merupakan jalur internal atensi yang diduga berlangsung tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” katanya.

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga menyebabkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan seharusnya dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik, dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.

“Proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara,” ujarnya.

Namun dalam perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan sejumlah penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, proses provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, hingga penghapusan data elektronik.

“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” kata Suyudi.

SUMBER: ANTARA