BORNEONEWS, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menegaskan proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan pihaknya siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas," kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Menurut dia, pergantian Wakil Presiden bukan sekadar pergantian figur atau bagian dari dinamika politik. Proses tersebut merupakan mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Neng Eem menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan pelaksanaannya juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan aturan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan.

Selanjutnya, MPR memilih satu dari dua calon tersebut melalui sidang paripurna.

Neng Eem menambahkan, Fraksi PKB MPR RI yang beranggotakan 67 orang siap menjalankan kewenangan tersebut dengan menjadikan konstitusi sebagai landasan utama untuk menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara dan kekuatan politik, menghormati mekanisme konstitusional serta menghindari spekulasi yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

"Yang harus menjadi pegangan adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang," demikian Neng Eem.

SUMBER: ANTARA