BORNEONEWS, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tidak lagi relevan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“HMP jelas tidak lanjut. Itu pasti sudah tidak lanjut karena sudah tidak relevan,” kata Khozin, yang juga merupakan salah satu pengusul HMP, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik terkait latar belakang pendidikannya. Dengan demikian, para anggota DPR dapat kembali berkonsentrasi menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Banyak agenda, banyak pekerjaan rumah yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Penyerahan tersebut berlangsung dalam pertemuan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR. Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit.
Menyusul penyerahan surat tersebut, Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 14.00 WIB dengan agenda membahas usulan HMP batal digelar.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa lembaganya memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Selanjutnya MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11). Salah satu agenda rapat tersebut adalah membahas pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan dua nama calon wakil presiden.
SUMBER: ANTARA
