BORNEONEWS, Sampit - Musim panen yang harusnya jadi momen paling ditunggu petani kelapa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) justru menyisakan dilema. Di saat hasil kebun melimpah, harga jualnya malah terjun bebas, jauh dari kata sebanding dengan keringat dan modal yang dikeluarkan.
Saat ini, harga kelapa di tingkat petani hanya dihargai sekitar Rp2.000 sampai Rp2.500 per biji. Padahal, bagi para petani, angka ideal yang bisa menutupi biaya perawatan, upah tenaga panen, hingga ongkos angkut setidaknya berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp4.000 per biji.
"Petani kita bekerja keras dari pagi sampai sore. Tapi ketika panen tiba, harga justru tidak berpihak kepada mereka. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," kata Anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III Eddy Mashamy, Kamis, 12 November 2026.
Dirinya turun langsung meninjau perkebunan warga, ia mendengarkan keluh kesah para petani yang makin kewalahan menjaga kelangsungan usaha mereka.
Bagi warga di Dapil III, kebun kelapa bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan turun-temurun yang menjadi napas kehidupan keluarga. Ketika harga anjlok, daya beli dan kesejahteraan keluarga ikut tergerus. Eddy khawatir dampak jangka panjangnya merembet pada anak-anak muda yang semakin enggan meneruskan bertani karena melihat hasilnya yang tak sepadan.
Melihat persoalan ini, ia mendesak Pemkab Kotim, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, untuk tidak tinggal diam. Pemerintah diminta segera turun tangan menelusuri rantai distribusi, sekaligus mempertemukan petani, pengepul, dan pihak pabrik untuk mencari akar masalah rendahnya harga.
Selain intervensi harga, penguatan petani dinilai sangat penting. Selama ini, menjual hasil panen secara sendiri-sendiri membuat posisi tawar petani lemah. Dengan membentuk kelompok tani, koperasi, atau BUMDes, penjualan bisa dilakukan kolektif sehingga mereka punya daya tawar lebih kuat di hadapan tengkulak.
Dirinya juga mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi industri pengolahan lokal, mulai dari kopra, minyak kelapa, santan, hingga arang briket dari tempurung dan sabut kelapa yang selama ini kerap terbuang. Dengan hilirisasi, petani bisa menikmati nilai tambah dari produk turunan.
Di sisi hulu, dukungan nyata berupa subsidi bibit unggul, pupuk, alat panen, hingga perbaikan infrastruktur jalan perkebunan juga mendesak dilakukan agar biaya operasional tidak semakin membengkak. Perluasan pasar melalui kemitraan antarpulau atau industri besar pun menjadi kunci agar petani punya banyak opsi penjualan.
Sebagai langkah jangka pendek, Eddy mengusulkan adanya kesepakatan harga acuan yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari petani, pengepul, pengusaha, hingga pemerintah agar ada standar harga penjualan kelapa dalam.
"Petani kelapa adalah pejuang ekonomi keluarga. Jika mereka sejahtera, Kotim pun akan kuat. Mari kita selamatkan harga kelapa, selamatkan petani kita," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)
