BORNEONEWS, Sampit – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan takaran bahan bakar minyak (BBM) di 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sampit sesuai ketentuan.
Hal itu disampaikan setelah inspeksi mendadak (sidak) SPBU untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus mencegah praktik kecurangan yang dapat merugikan konsumen.
"Sidak tersebut juga merupakan tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat terkait dugaan indikasi kecurangan takaran BBM di SPBU," kata Kepala DKUKMPP Kotim Muslih, Kamis, 12 November 2026.
Ia mengatakan, pengawasan takaran BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen. Setiap liter BBM yang dibeli harus sesuai dengan volume yang tertera pada mesin pompa.
"Setiap tahun kami memiliki kewajiban untuk memastikan hak konsumen terpenuhi, baik dalam perdagangan di pasar maupun pelayanan di SPBU. Di SPBU, ada petugas tera yang memastikan volume liter BBM yang dibeli masyarakat benar-benar sesuai," tambahnya.
Muslih menyebut, pemeriksaan alat ukur SPBU dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan. Namun, petugas juga bisa turun sewaktu-waktu apabila ada laporan masyarakat atau indikasi pelanggaran yang membutuhkan pemeriksaan segera.
Pada sidak terbaru, DKUKMPP memeriksa 10 SPBU yang berada di wilayah Sampit. Petugas melakukan pengujian untuk memastikan volume BBM yang dikeluarkan mesin pompa tetap akurat dan sesuai standar pengukuran.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan penyimpangan takaran. Seluruh SPBU yang menjadi sampel pengawasan dinyatakan memenuhi ketentuan karena hasil pengukurannya masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan.
"Alhamdulillah, dari 10 SPBU yang kami periksa tidak ada temuan. Semuanya sesuai dengan ketentuan dan masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan," ungkap Muslih.
Selain menguji volume BBM, petugas juga memperhatikan kondisi segel pada perangkat ukur mesin pompa. Segel yang dipasang petugas berwenang tersebut menjadi salah satu penanda bahwa alat ukur tidak mengalami perubahan yang berpotensi memengaruhi ketepatan takaran.
Apabila segel rusak atau dibuka tanpa kewenangan, keakuratan alat ukur dikhawatirkan terganggu. Meski demikian, pemeriksaan kali ini tidak menemukan kerusakan segel maupun ketidaksesuaian hasil pengukuran.
DKUKMPP Kotim memastikan pengawasan perlindungan konsumen akan terus dilakukan. Pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada Desember 2026, terutama menjelang periode libur akhir tahun ketika aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat.
"Kami akan melanjutkan pemeriksaan pada Desember, kemungkinan minggu kedua dan ketiga. Selain SPBU, kami juga akan melakukan pengawasan di pasar-pasar dan ritel, khususnya terkait produk kedaluwarsa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
