BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan dokumen tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, membenarkan bahwa pencabutan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.
"Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Surat keputusan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin.
Melalui keputusan itu, Kemendikdasmen mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang sebelumnya diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain melakukan pencabutan, kementerian juga menyatakan penarikan surat keterangan yang berada pada pihak penerima maupun pihak lainnya.
Dokumen tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes, yakni akibat hukum yang berlaku terhadap semua pihak.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal.
Menurut Yusril, putusan MA telah berkekuatan hukum tetap sehingga instansi pemerintah yang menerbitkan dokumen wajib melaksanakan perintah pengadilan.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan bahwa pencabutan surat keterangan bukan sekadar proses administratif biasa, melainkan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk mematuhi putusan pengadilan.
Yusril mengaitkan langkah tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan oleh pejabat pemerintahan.
Menurutnya, setelah surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang telah diputus Mahkamah Agung.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Perkara tersebut diajukan Subhan Palal dengan pihak tergugat Direktorur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam putusannya, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran sekaligus memerintahkan instansi penerbit untuk mencabut dokumen tersebut.
Salinan lengkap putusan MA kemudian diunggah dan dikirimkan kepada pengadilan pengaju pada Selasa, 10 November 2026.
Putusan tersebut memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi, termasuk penilaian terhadap keabsahan surat keterangan yang digunakan dalam penyetaraan pendidikan Gibran.
Dengan terbitnya Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026, Kemendikdasmen menyatakan telah melaksanakan pencabutan dokumen sebagaimana diperintahkan Mahkamah Agung.
Pencabutan ini secara khusus menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara, bukan keputusan pengadilan yang secara langsung membatalkan seluruh dokumen pendidikan Gibran.
Sumber: ANTARA
