BORNEONEWS, Tamiang Layang – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Timur membangun Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu. Dukungan tersebut mencakup pendampingan teknis, pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi serta penguatan kelembagaan untuk memperluas akses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika.
Dukungan itu mengemuka dalam audiensi Bupati Barito Timur M Yamin bersama Wakil Ketua II DPRD Barito Timur Eskop dengan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Amrita Devi, beserta jajaran di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, BNN dan Pemkab Barito Timur membahas sejumlah langkah strategis untuk mematangkan rencana pembangunan balai rehabilitasi sekaligus mendorong pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Barito Timur.
Plt Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Amrita Devi menegaskan bahwa pembangunan fasilitas rehabilitasi harus mengikuti standar nasional agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan klien. Untuk mendukung rencana tersebut, BNN siap memberikan pendampingan institusional serta menyediakan prototipe desain bangunan sebagai acuan pembangunan di atas lahan hibah seluas 15 hektare yang disiapkan Pemkab Barito Timur.
"Perencanaan pembangunan balai rehabilitasi harus mengacu pada Buku Desain Model BNN RI Tahun 2020 serta memenuhi standar SNI 8807:2022, baik untuk pelayanan rawat inap maupun rawat jalan Tipe 1," demikian penekanan Amrita Devi dalam pertemuan tersebut.
Standar itu mengatur berbagai fasilitas yang harus tersedia untuk menunjang proses pemulihan. Di antaranya ruang detoksifikasi MEFP, ruang konseling privat hingga ruang intervensi krisis. BNN juga menekankan pentingnya desain fasilitas yang inklusif agar mampu melayani kebutuhan klien laki-laki, perempuan dan anak.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab Barito Timur juga perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia (SDM). BNN menekankan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan jumlah dan kompetensi tenaga pelaksana dengan kapasitas tempat tidur serta kebutuhan pelayanan rehabilitasi.
Dalam audiensi itu, Amrita Devi turut mengapresiasi kesiapan 23 formasi pegawai BNNK Barito Timur yang telah melalui proses seleksi ketat. Ketersediaan personel tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat pelayanan dan mendukung operasional kelembagaan BNN di daerah.
BNN juga mendorong Pemkab Barito Timur membangun sistem pemulihan berkelanjutan melalui pendekatan continuum of care. Melalui pendekatan ini, proses rehabilitasi tidak berhenti ketika klien menyelesaikan perawatan, tetapi berlanjut hingga mereka mampu kembali menjalani kehidupan sosial secara mandiri dan produktif.
Untuk mendukung pemulihan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dalam pemberdayaan alumni rehabilitasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengintegrasikan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan lokal.
BNN juga menyoroti pentingnya keterlibatan institusi pendidikan dalam memperkuat edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat sekaligus memperluas jangkauan upaya pencegahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, BNN dan Pemkab Barito Timur menargetkan kehadiran fasilitas rehabilitasi yang mampu menjangkau masyarakat di kawasan strategis lintas provinsi, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Dukungan BNN terhadap rencana tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pembangunan Balai Rehabilitasi Narkotika Terpadu sekaligus pembentukan BNNK Barito Timur. Dengan pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan, pemerintah daerah diarahkan untuk menghadirkan layanan rehabilitasi yang memenuhi standar nasional serta memberikan kesempatan pemulihan yang lebih luas bagi masyarakat. (AGUSTINUS BOLE MALO)
