BORNEONEWS, Tamiang Layang – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Selatan mulai menyiapkan penyusunan pedoman tertulis hukum adat Dayak Maanyan. Langkah tersebut diawali dengan menggali referensi melalui kunjungan kaji terap adat dan budaya ke Kabupaten Barito Timur, Rabu, 11 November 2026.
Kunjungan ini bertujuan menghimpun pengetahuan dan ketentuan hukum adat Dayak Maanyan yang selama ini hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan penyusunan dokumen hukum adat yang lebih lengkap dan sistematis agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Rombongan DAD Barito Selatan disambut tuan rumah Kadamangan Paju Sapuluh Kecamatan Dusun Timur di Balai Luaw Banse, Desa Jaweten. Pertemuan tersebut turut dihadiri para damang dari Kadamangan Karusen Janang, Paju Epat, Benua Lima, Patangkep Tutui serta Kadamangan Paju Sapuluh wilayah Kecamatan Awang.
Kegiatan diisi dengan penyampaian sambutan, diskusi mengenai adat dan budaya Dayak Maanyan hingga ramah tamah. Kedua pihak saling bertukar informasi mengenai penerapan hukum adat serta upaya menjaga keberlangsungan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Maanyan.
Wakil Ketua III DAD Barito Selatan, Lauto, mengatakan kunjungan tersebut dilatarbelakangi keinginan masyarakat Maanyan yang bermukim di Barito Selatan untuk tetap menjalankan hukum adat leluhurnya di daerah tempat tinggal mereka.
Menurutnya, Barito Timur dipilih sebagai tempat menggali referensi karena memiliki keterkaitan erat dengan akar budaya dan tradisi masyarakat Dayak Maanyan.
"Kalau tidak tertulis sulit untuk kita turunkan dari generasi ke generasi hukum adatnya," ungkap Lauto saat diwawancarai.
Dia menjelaskan, hasil kajian dari kunjungan tersebut akan dibawa ke Buntok untuk dikompilasi dan dipelajari lebih lanjut. Jika diperlukan, DAD Barito Selatan juga berencana menggelar seminar guna menyempurnakan rumusan hukum adat hingga menghasilkan pedoman yang dapat diberlakukan dalam lingkup kabupaten.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam kajian tersebut adalah hukum adat Welum, yakni hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Cakupannya meliputi ketentuan perkawinan, kegiatan berladang, batas-batas tanah hingga berbagai persoalan sosial yang menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat Dayak Maanyan.
Selain menghimpun substansi hukum adat, DAD Barito Selatan juga ingin memastikan penerapannya dapat berjalan selaras dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hukum adat tetap memiliki ruang dalam penyelesaian persoalan masyarakat tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Lauto mengakui, waktu pertemuan di Barito Timur belum cukup untuk membahas seluruh ketentuan hukum adat Maanyan. Karena itu, komunikasi antarkadamangan akan terus dilanjutkan sebagai sarana pertukaran informasi dan dokumen hukum adat.
"Untuk waktu pertemuan hari ini memang tidak cukup mempelajari semua hukum adat yang ada. Karena itu, komunikasi akan kami lanjutkan melalui media komunikasi yang ada agar bisa saling bertukar informasi dan naskah hukum adat sebagai bahan kajian kami di Barito Selatan," jelasnya.
Sementara itu, Damang Paju Sapuluh Kecamatan Dusun Timur, Elitson, menyambut baik kunjungan DAD Barito Selatan tersebut. Dia mengatakan, masyarakat Barito Selatan terdiri atas berbagai kelompok suku, termasuk komunitas Dayak Maanyan yang berasal dari wilayah Paju Sapuluh, Benua Lima maupun Paju Epat.
Keberadaan komunitas Maanyan di Barito Selatan menjadi salah satu alasan pentingnya merumuskan penerapan hukum adat yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Melalui kaji terap tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai ketentuan adat yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam diskusi itu, turut dibahas persoalan kewenangan mantir adat yang pada beberapa waktu lalu disebut telah diambil alih oleh pihak gereja. Kondisi tersebut sempat memunculkan polemik, terutama ketika muncul persoalan sosial seperti perceraian yang memerlukan penanganan berdasarkan ketentuan adat.
"Perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga sehingga penyelesaian persoalan adat tidak mencampuradukkan hukum adat dengan aturan gereja maupun hukum positif yang berlaku di pemerintahan," kata Elitson.
Dia menambahkan, DAD Barito Selatan berencana melanjutkan pertemuan dengan empat kadamangan lainnya untuk memperluas diskusi dan kajian. Komunikasi antarkadamangan diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat pendokumentasian hukum adat Dayak Maanyan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pedoman tertulis bagi masyarakat Maanyan di Barito Selatan, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian warisan adat dan budaya agar tetap hidup serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang. (AGUSTINUS BOLE MALO)
