BORNEONEWS, Sampit - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan lima catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Catatan tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan, efisiensi biaya, kesejahteraan tenaga pendidik hingga pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu.
"Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan peradaban bangsa sekaligus instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim Dadang Siswanto, Kamis, 12 November 2026.
Menurutnya, penyusunan regulasi pendidikan harus berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas pendidikan, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dadang mengatakan, Fraksi PAN menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Karena itu, pembahasan raperda tersebut perlu memperhatikan berbagai persoalan mendasar agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Catatan pertama berkaitan dengan penataan ulang dan efisiensi biaya pendidikan. Fraksi PAN meminta alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Menurut Dadang, pemerintah perlu memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau. Tata kelola pengadaan dan kebutuhan operasional sekolah juga harus transparan untuk mencegah praktik komersialisasi maupun penyimpangan anggaran.
"Kami menyoroti pentingnya penataan ulang komponen biaya pendidikan tinggi dan dasar agar tetap terjangkau dan tidak membebani generasi muda. Komersialisasi pendidikan harus ditekan sedemikian rupa melalui regulasi tata kelola pengadaan dan operasional yang transparan serta bebas dari celah korupsi," ujarnya.
Kedua, pemerataan akses dan evaluasi sistem zonasi. Pengelolaan sistem zonasi dan penerimaan peserta didik baru harus dievaluasi secara total. Fraksi PAN memandang perlunya sinkronisasi ketat antara kebijakan zonasi dengan percepatan pembangunan infrastruktur sekolah di daerah-daerah penunjang atau wilayah pelosok.
"Jangan sampai niat baik pemerataan justru mengorbankan hak anak-anak berprestasi atau mereka yang tinggal di area blank spot fasilitas pendidikan," katanya.
Ketiga, peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Fraksi PAN mendorong penyederhanaan birokrasi pengelolaan guru, percepatan penyelesaian status tenaga honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
"Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi mustahil terwujud tanpa adanya guru dan dosen yang sejahtera dan kompeten," tambahnya.
Keempat, Fraksi PAN menyoroti perlunya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum pendidikan nasional harus fleksibel, dinamis, dan berbasis pada penguatan karakter sekaligus keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Pengelolaan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi harus diperkuat dengan kemitraan strategis bersama sektor industri agar lulusan kita menjadi pelaku aktif ekonomi nasional, bukan penyumbang angka pengangguran terbuka.
Kelima, pemerataan akses dan keadilan sosial dengan beasiswa tepat sasaran. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi. Eksekutif dan legislatif berhak memastikan bahwa anggaran pendidikan yang besar benar-benar menyentuh masyarakat bawah, menekan angka putus sekolah, dan memfasilitasi talenta muda dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
"Fraksi PAN menyatakan mendukung penuh setiap langkah penguatan sistem dan penambahan alokasi anggaran sektor pendidikan, sepanjang dilaksanakan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan tata kelola di masa lalu. Pendidikan harus menjadi motor penggerak mobilitas sosial yang inklusif untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI)
