BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung pengembangan Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan kebutuhan anggaran Rp3,3 miliar. Kelengkapan gedung dan peralatan laboratorium tersebut dinilai dapat memperluas layanan pengujian sampel perusahaan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk bisa melengkapi sarana dan prasarana laboratorium DLH untuk meningkatkan PAD bagi daerah. Saat ini kekurangan alat senilai Rp2,3 miliar dan sarana prasarana sudah dihitung sekitar Rp1 miliar, jadi totalnya Rp3,3 miliar," kata Anggota Komisi II DPRD Kotim Hendra Sia, Kamis, 12 November 2026.

Menurut Hendra, keterbatasan fasilitas saat ini membuat laboratorium DLH belum mampu melayani seluruh pemeriksaan sampel lingkungan yang dibutuhkan Perusahaan Besar Swasta (PBS). Salah satunya pengujian kandungan logam yang membutuhkan peralatan khusus.

Kondisi tersebut menyebabkan PBS di Kotim harus membawa sampel ke laboratorium luar daerah. Padahal, kebutuhan pengujian dari sektor usaha tersebut berpotensi menjadi sumber penerimaan baru apabila seluruh fasilitas tersedia di daerah sendiri.

"Karena saat ini PBS masih keluar untuk menguji laboratorium, sebab banyak kekurangan alat. Ini yang kami dorong supaya ke depannya bisa meningkatkan PAD," ujarnya.

Politisi Partai Perindo itu berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap usulan anggaran DLH agar dapat direalisasikan melalui APBD 2027. Dengan begitu, pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laboratorium di luar Kotim.

Selain pengadaan peralatan dan pembangunan gedung, dirinya juga mengusulkan perubahan pola pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan DLH menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurutnya, skema BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan dari pelayanan pengujian. Penerimaan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung operasional, memperbaiki fasilitas, hingga menambah peralatan yang dibutuhkan sesuai ketentuan.

"Kami juga mendorong agar UPTD laboratorium ini menjadi BLUD. Dengan dikelola menjadi BLUD, hasilnya bisa langsung dianggarkan untuk laboratorium lagi. Apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu ditambah bisa dipenuhi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kotim Gusti Mukafi mengatakan, pihaknya menganggarkan Rp3,3 miliar untuk pengembangan laboratorium lingkungan dalam pembahasan rancangan APBD 2027 bersama Komisi II DPRD Kotim.

Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp1 miliar untuk pembangunan fisik gedung dan Rp2,3 miliar untuk pengadaan peralatan laboratorium. Usulan pembangunan gedung sebenarnya telah diajukan sejak 2024, tetapi belum terealisasi sehingga perhitungannya kembali disesuaikan dengan kenaikan harga material.

"Dulu sempat tertunda sejak 2024, ditambah harga material mengalami kenaikan di 2027 dan dihitung ulang bersama menjadi Rp1 miliar, sedangkan alat laboratoriumnya Rp2,3 miliar," kata Gusti.

Ia menjelaskan, kelengkapan fasilitas diperlukan agar laboratorium mampu memperluas jenis pemeriksaan, terutama pengujian kualitas air dan limbah perusahaan. Potensi pengguna layanan tersebut cukup besar mengingat terdapat sekitar 52 PBS aktif di Kotim.

DLH memperkirakan potensi pendapatan dari layanan laboratorium dapat mencapai Rp1 miliar per tahun. Namun, besaran penerimaan nantinya bergantung pada jenis pemeriksaan, parameter pengujian, serta jumlah perusahaan yang menggunakan jasa tersebut.

Dari sisi sumber daya manusia, DLH Kotim saat ini memiliki tujuh personel bersertifikat. Jumlah itu diperkirakan perlu ditambah menjadi sedikitnya 10 orang apabila kapasitas dan cakupan pelayanan laboratorium semakin berkembang.

Dengan dukungan anggaran, peralatan memadai, serta penguatan pengelolaan kelembagaan, laboratorium lingkungan diharapkan mampu menjadi fasilitas pengujian yang lebih mandiri sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD Kotim. (DEWI PATMALASARI)