BORNEONEWS, Sampit - Pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) butuh keterlibatan semua elemen masyarakat. DPRD Kotim menilai penguatan pendidikan karakter sejak dini, mulai dari keluarga sampai sekolah, jadi langkah penting melindungi anak dari kekerasan fisik maupun verbal.
"Pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Kemudian lingkungan pendidikan dan lingkungan informal lainnya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, dunia usaha maupun seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan kekerasan, baik fisik maupun verbal," kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Marudin, Kamis, 12 November 2026.
Ia menghadiri sosialisasi advokasi pencegahan kekerasan pada anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kelurahan Baamang Hilir beberapa waktu lalu.
Menurut Marudin, pembentukan karakter anak tidak bisa cuma dibebankan ke sekolah atau pemerintah. Keluarga punya peran mendasar menanamkan nilai kebaikan, sopan santun, dan perilaku saling menghargai sejak usia dini.
Apalagi, perkembangan teknologi dan luasnya akses informasi membuat anak butuh pendampingan lebih intensif. Pemahaman perilaku baik dan buruk perlu diberikan konsisten, baik di rumah maupun lingkungan pergaulan.
Ia mengatakan, gerakan pencegahan kekerasan wajib dibangun lewat kerja sama berbagai pihak. Dengan begitu, anak-anak bisa tumbuh di lingkungan yang aman sekaligus punya karakter dan adab baik.
Kegiatan advokasi bertema Stop Kekerasan juga menjadi bagian sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kabupaten Layak Anak. Regulasi ini menjadi salah satu landasan memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kotim.
Marudin menjelaskan, perda tersebut memuat aturan hak dan kewajiban anak, termasuk tanggung jawab pemerintah serta dunia usaha menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
Perhatian khusus juga diberikan pada kasus kekerasan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah harus jadi tempat aman bagi peserta didik, bukan malah ruang terjadinya tindakan kekerasan.
"Untuk kekerasan di sekolah, ini menjadi tanggung jawab lingkungan pendidikan. Supervisi dari Dinas Pendidikan kepada tenaga pendidik harus ditingkatkan, baik pengetahuan maupun cara memberikan pendidikan dan membentuk karakter anak yang baik," ujarnya.
Ia mendorong Dinas Pendidikan Kotim memperkuat pengawasan dan pembinaan tenaga pendidik. Guru perlu dibekali pemahaman serta metode pembelajaran tepat agar proses mendidik dan membentuk karakter siswa tidak memakai pendekatan kekerasan.
Selain lingkungan sekolah, Marudin meminta instansi terkait, khususnya DP3AP2KB, terus menggencarkan edukasi ke masyarakat.
Sosialisasi perlindungan anak juga perlu dilakukan berkelanjutan agar masyarakat paham bentuk kekerasan, dampaknya, serta pentingnya memberi perlindungan terhadap anak.
Marudin berharap sinergi pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat makin kuat. Alhasil, pencegahan kekerasan tidak cuma jadi kegiatan seremonial, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Kotim sebagai Kabupaten Layak Anak. (DEWI PATMALASARI)
