BORNEONEWS, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menyiapkan lahan seluas 15 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Kesiapan aset daerah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kabupaten memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Timur M Yamin saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Dalam pertemuan itu, Yamin menyampaikan bahwa lahan seluas 15 hektare yang disiapkan merupakan aset milik pemerintah kabupaten. Lokasinya dinilai memenuhi sejumlah kriteria untuk pembangunan fasilitas pendidikan karena memiliki kontur relatif landai, tersedia sumber air bersih serta didukung aksesibilitas yang memadai.

Kesiapan lahan tersebut mendapat respons positif dari Wamensos Agus Jabo Priyono. Dia menyampaikan bahwa Kemensos membuka peluang pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Barito Timur pada 2027, sejalan dengan target pemerintah menghadirkan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota.

“Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun di gelombang berikutnya, yaitu pembangunan di tahun 2027,” katanya.

Meski demikian, Agus Jabo meminta Pemkab Barito Timur segera melengkapi dokumen persyaratan, terutama sertifikat kepemilikan tanah yang harus definitif atas nama pemerintah daerah. Sertifikat tersebut juga perlu dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Dia menjelaskan, penggunaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan itu nantinya menggunakan mekanisme pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan melalui hibah. Setelah operasional Sekolah Rakyat berjalan stabil, aset tanah akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Terkait kebutuhan lahan, Agus Jabo menyebut luas minimal yang diperlukan sekitar 6,8 hektare. Ketersediaan lahan yang lebih luas dinilai memberikan keleluasaan dalam membangun fasilitas utama maupun sarana pendukung.

“Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus,” jelasnya.

Agus Jabo juga memaparkan rencana pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun. Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sedangkan pembangunan tahap berikutnya tengah dipersiapkan.

Pemerintah juga merencanakan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat menjadi 2.500 siswa dari target sebelumnya 1.000 siswa. Penyesuaian daya tampung tersebut berdampak pada kebutuhan anggaran dan skala pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp800 miliar hingga Rp900 miliar.

Bupati M Yamin berharap usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur dapat direalisasikan. Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

“Jadi sangat berharap Sekolah Rakyat ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas dan terbagi dalam tiga zona, yakni zona barat, zona tengah dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada. Empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” ungkap Yamin.

Sementara itu, Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga secara menyeluruh.

Melalui sistem pendidikan berasrama, anak-anak mendapatkan akses pendidikan sekaligus pengasuhan yang lebih terarah. Pada saat bersamaan, orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan ekonomi dan perbaikan kondisi tempat tinggal agar keluarga dapat meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO)