BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar melalui APBD Perubahan untuk mendukung persiapan pembangunan Sekolah Rakyat.
Dana tersebut dialokasikan untuk pekerjaan pematangan lahan dan peningkatan akses jalan menuju kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan.
Kesiapan anggaran itu disampaikan dalam rapat konsultasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Bupati Kapuas Wiyatno mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembangunan tersebut.
"Terutama melalui penyediaan infrastruktur, penyiapan lahan, akses jalan, serta pemenuhan kelengkapan administrasi dan sertifikasi tanah," ungkapnya, Kamis, 5 November 2026.
Dukungan infrastruktur menjadi salah satu perhatian karena kawasan yang disiapkan membutuhkan akses memadai untuk menunjang tahapan pembangunan. Jalan menuju lokasi disebut dapat dilalui kendaraan berat dan didukung keberadaan jembatan.
Melalui anggaran yang disiapkan, pemerintah daerah merencanakan pekerjaan pematangan lahan sekaligus peningkatan akses jalan. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan.
Dalam rapat tersebut, pembahasan tidak hanya menyangkut anggaran dan infrastruktur, tetapi juga kondisi serta karakteristik lahan, potensi risiko pembangunan, dan kesiapan kawasan yang diusulkan.
Pertemuan itu juga membahas pengenalan desain Sekolah Rakyat tahap III. Pembahasan teknis tersebut diperlukan untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi lahan dan persyaratan yang ditetapkan.
Wiyatno berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan mengingat kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kapuas masih cukup besar. Pemerintah daerah juga menyatakan siap memenuhi kebutuhan tambahan apabila masih ada persyaratan yang harus dilengkapi.
Meski anggaran sekitar Rp1 miliar telah disiapkan untuk pematangan lahan dan peningkatan akses jalan, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat masih memerlukan tindak lanjut pembahasan teknis bersama pemerintah pusat. (SABRIANOOR/R)
