Tag
BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat terpadu di kawasan Bangi Wao dengan luas lahan sekitar 10 hektare. Untuk mematangkan rencana…
BORNEONEWS, Kuala Kurun – Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, memotivasi siswa Sekolah Rakyat di Kabupaten Gunung Mas agar bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan dan…
Dosa besar di dunia pendidikan yang dimaksudkannya adalah tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, serta tidak boleh ada intoleransi.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurut Menteri Dody, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
BPKP menanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan program. Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim pada dasarnya memiliki peran dalam hal administrasi dan pengawasan karena program tersebut berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
BPKP juga ingin memastikan kondisi anak-anak yang mengikuti program sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satunya adalah memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sisi pendidikan dan kehidupan.
Dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang diterima di Jakarta, Minggu, Tito mengatakan pemerintah mengoptimalkan aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Proses penjaringan calon peserta didik dilakukan secara aktif dengan melibatkan berbagai pihak. Dinas Sosial, pemerintah kecamatan hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun langsung mendata dan mencari anak-anak yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Mekanisme penjaringan siswa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya karena tidak membuka pendaftaran terbuka.
Saat ini proses penjaringan siswa baru masih berlangsung. Total kuota yang disiapkan mencapai 270 siswa, terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
"Tenaga pengajar juga profesional dan bersertifikasi. Program ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,"
Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni peringatan Hardiknas, tetapi juga sebagai intervensi sosial berbasis edukasi yang berkelanjutan.
Seluruh anggaran pembangunan Sekolah Rakyat telah direncanakan melalui mekanisme pengadaan terbuka dan proses lelang resmi pemerintah.
Penyelesaian infrastruktur pendidikan ini diprioritaskan agar fasilitas tersebut dapat langsung digunakan untuk menyambut tahun ajaran baru 2026/2027 pada Juli mendatang. Saat ini, pembangunan fisik tahap dua telah menjangkau 104 lokasi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua.
Sekolah Rakyat memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial. Meski demikian, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetap dapat mengajukan berkas untuk diverifikasi lebih lanjut.
Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng)?Masduki mengatakan?pemerintah pusat pada tahun ini membangun Sekolah Rakyat (SR)?tahap ketiga yang pelaksanaannya dimulai pada Oktober 2026.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi untuk mencegah terulangnya tragedi siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang dilaporkan meninggal dunia akibat bunuh diri.
"Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, walikota, dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,"
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan program Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah.
"Saya harap Sekolah Rakyat Palangka Raya yang sudah berjalan di Palangka Raya bisa jadi role model sekolah rakyat lain di Kalteng nantinya,"
