BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, masih menjadi persoalan serius. Sepanjang Januari hingga November 2026, sebanyak 49 kasus tercatat ditangani Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat.
Dari jumlah tersebut, 21 kasus melibatkan perempuan dewasa, sedangkan 28 kasus lainnya menimpa anak-anak.
Kepala UPTD PPA Kapuas, Meryanty, mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus yang paling banyak ditemukan pada kelompok perempuan.
Sementara itu, kasus persetubuhan mendominasi laporan kekerasan yang melibatkan anak-anak.
"Berdasarkan data penanganan kasus, selama periode Januari hingga November 2026 terdapat 21 kasus yang melibatkan perempuan, dengan jenis kasus yang didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," kata Meryanty di Kuala Kapuas, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menghadapi ancaman kekerasan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat.
"Data ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan serta keterlibatan berbagai pihak," ujarnya.
Berdasarkan wilayah pelaporan, Kecamatan Selat tercatat sebagai daerah dengan jumlah laporan kasus terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Kapuas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian UPTD PPA untuk memperkuat edukasi dan pencegahan kekerasan, sekaligus memperluas akses layanan perlindungan hingga ke tingkat desa.
Meryanty menjelaskan, penanganan korban dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kasus.
Layanan yang diberikan meliputi penerimaan pengaduan, asesmen atau penilaian kebutuhan korban, pendampingan psikologis, bantuan pendampingan hukum, hingga koordinasi dengan lembaga terkait.
"Penanganan ini dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan, keselamatan, kerahasiaan, serta hak-hak korban," jelasnya.
Dalam menangani kasus kekerasan, UPTD PPA Kapuas juga bekerja sama dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pelayanan sesuai kebutuhan.
Meryanty menilai tingginya laporan KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak menjadi pengingat pentingnya pengawasan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
Menurutnya, pencegahan kekerasan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan berbagai elemen lainnya juga memiliki peran dalam mengenali tanda-tanda kekerasan serta membantu korban mendapatkan perlindungan.
UPTD PPA Kapuas pun terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Masyarakat diharapkan tidak takut melaporkan dugaan kekerasan agar korban dapat memperoleh bantuan dan penanganan lebih cepat.
"Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Berani melapor, peduli terhadap sesama, dan bersama-sama hentikan kekerasan," tegas Meryanty.
Sebanyak 49 kasus yang ditangani selama Januari–November 2026 tersebut menjadi gambaran bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Kapuas masih memerlukan penguatan, baik melalui pencegahan maupun pendampingan korban.
