BORNEONEWS, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikannya.
Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) meminta aparat penegak hukum tetap mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut.
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, mengatakan putusan pengadilan harus ditindaklanjuti secara nyata agar memberikan kepastian hukum.
"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Yopis dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Menurutnya, persoalan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi sebatas masalah administrasi, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam putusan tersebut, MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Perintah tersebut telah ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui pencabutan surat dimaksud.
Selain putusan MA, Advokat Aksi turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Yopis menilai aparat kepolisian perlu mendalami kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam proses penerbitan maupun penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan.
Advokat Aksi meminta penyidik menelusuri dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi asal Bogor, Elyas M. Situmorang, berpendapat pengunduran diri Gibran tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terlibat dalam penerbitan surat tersebut.
"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," ujar Elyas.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Elyas. Pengunduran diri Gibran sendiri tidak secara otomatis menjadi bukti adanya tindak pidana ataupun pengakuan bersalah secara hukum.
Di sisi lain, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, mempertanyakan wacana pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
Alexander menyoroti kedudukan hukum Gibran dalam perkara tata usaha negara tersebut karena yang bersangkutan bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diputus MA.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperhatikan dalam menentukan kemungkinan langkah hukum lanjutan.
Advokat Aksi menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara dan mendorong penegakan hukum yang berlaku setara bagi seluruh warga negara.
Sebelumnya, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Surat tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan jajaran wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani mengatakan MPR akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme konstitusional untuk pengisian jabatan wakil presiden.
Menurutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.
Di tengah berlangsungnya proses tersebut, Advokat Aksi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan dokumen penyetaraan pendidikan harus tetap didasarkan pada hukum dan pembuktian, terlepas dari keputusan Gibran mengundurkan diri.
Sumber: ANTARA
