BORNEONEWS, Pulang Pisau – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pulang Pisau hingga pertengahan November 2026 belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Meski beredar informasi bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berencana membuka penerimaan CPNS pada akhir November 2026, kepastian jadwal maupun formasi hingga kini belum disampaikan kepada pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kabupaten Pulang Pisau, Novita Dewi, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi usulan formasi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

"Untuk formasi CPNS sampai sekarang belum ada informasi terbaru. Semua usulan yang sudah disampaikan akan dievaluasi kembali oleh Kemenpan-RB. Jadi, belum tentu semua formasi yang kita usulkan disetujui," kata Novita. jumat, 13 November 2026.

Dia menjelaskan, dalam pengusulan kebutuhan CPNS, pemerintah daerah mengacu pada kebijakan zero growth. Artinya, pengadaan pegawai diprioritaskan untuk menggantikan jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun, bukan menambah jumlah pegawai secara keseluruhan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, BKPSDM terlebih dahulu memetakan kebutuhan jabatan yang ditinggalkan pegawai pensiun. Dari hasil pemetaan, Kabupaten Pulang Pisau sebelumnya mengusulkan sekitar 86 formasi CPNS.

Novita menyebutkan, hampir 95 persen dari usulan tersebut dialokasikan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Sementara formasi tenaga teknis hanya sekitar empat hingga lima orang.

Menurutnya, tenaga guru dan kesehatan menjadi prioritas karena memiliki peran penting dalam pelayanan dasar masyarakat. Terlebih, sejumlah jabatan membutuhkan keahlian khusus yang tidak mudah digantikan.

"Misalnya guru matematika yang pensiun, tentu harus dicari pengganti dengan kompetensi yang sama. Begitu juga tenaga kesehatan, seperti bidan yang bertugas di desa. Kalau tidak ada penggantinya, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu," jelasnya.

Dia menambahkan, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun memang cukup banyak. Namun, tidak seluruh jabatan dapat langsung diusulkan melalui formasi CPNS karena sebagian merupakan jabatan struktural yang memiliki mekanisme pengisian tersendiri.

Terkait kemungkinan pembukaan CPNS bersamaan dengan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, pihaknya juga belum memperoleh petunjuk teknis maupun kepastian mekanisme dari pemerintah pusat.

"Apakah nanti berbarengan dengan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu atau ada tahapan lainnya, kami juga belum tahu. Termasuk apakah ada tes atau klasifikasi tambahan, semuanya masih menunggu arahan pusat," ujarnya.

Novita mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kabupaten Pulang Pisau. Pemerintah kabupaten dan kota lainnya juga masih menunggu informasi serta petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

Karena itu, dia mengimbau masyarakat, khususnya calon pelamar yang menantikan seleksi CPNS, agar bersabar dan tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum memiliki dasar pengumuman resmi.

"Kami juga masih menunggu. Mudah-mudahan petunjuk teknis dan informasi resmi dari pusat segera keluar. Untuk sementara, masyarakat dimohon bersabar," pungkasnya. (RETHA/Y)