BORNEONEWS, Pulang Pisau – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pulang Pisau mencatat sebanyak delapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Plt Ketua UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pulang Pisau, Ira Udayana, mengatakan delapan kasus tersebut terdiri dari enam kasus kekerasan terhadap anak dan dua kasus terhadap perempuan dewasa.
"Pada kasus anak, jenis kekerasan yang paling banyak ditangani adalah kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak. Sementara untuk perempuan dewasa, kasus yang ditangani berkaitan dengan konflik rumah tangga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," ungkap Ira. Selasa, 10 November 2026.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Di antaranya kurangnya pengetahuan orang tua dan keluarga mengenai hak anak, pola pengasuhan yang kurang tepat, lemahnya pengawasan, konflik rumah tangga hingga kondisi sosial ekonomi.
Selain itu, lingkungan pergaulan yang tidak aman serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet dan media sosial juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak.
Karena itu, menurutnya, diperlukan peningkatan pemahaman keluarga mengenai pola pengasuhan positif, perlindungan anak, serta langkah-langkah pencegahan kekerasan sejak dini.
Terkait penanganan korban, Ira menyampaikan UPTD PPA memberikan berbagai bentuk layanan sesuai tugas dan kewenangannya. Mulai dari penerimaan pengaduan, identifikasi dan asesmen, pendampingan korban, fasilitasi layanan kesehatan dan visum, konseling hingga rujukan psikologis.
"Selain itu, kami juga memberikan pendampingan hukum, koordinasi rehabilitasi sosial serta pemantauan perkembangan korban. Seluruh layanan diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan korban melalui kerja sama dengan instansi terkait maupun mitra kerja," jelasnya.
Lebih lanjut, Ira mengakui pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterbatasan tenaga profesional, khususnya psikolog klinis dan pekerja sosial anak.
Keterbatasan sarana dan prasarana layanan ramah anak serta rumah aman, luasnya wilayah pelayanan dan jangkauan yang terbatas juga menjadi tantangan dalam penanganan kasus.
Di sisi lain, masih kurangnya pemahaman orang tua dan keluarga mengenai perlindungan anak, stigma masyarakat serta keengganan korban atau keluarga untuk melapor turut memengaruhi upaya penanganan kekerasan.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, UPTD PPA terus berupaya memperkuat kapasitas petugas, meningkatkan koordinasi dan jejaring rujukan, serta mengoptimalkan fasilitas pelayanan.
"Kami juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan keluarga agar lebih memahami hak anak, menerapkan pola pengasuhan positif, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak," tutupnya.( RETHA/H)
