BORNEONEWS, Muara Teweh – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan pendataan dan pembinaan terhadap badan usaha maupun pelaku usaha yang melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol, baik secara langsung maupun eceran, di wilayah perkotaan Muara Teweh.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, sekaligus menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Kasatpol PP Kabupaten Barito Utara, Suparmi A. Aspian, Minggu 22 November 2026 di Muara Teweh mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah dicanangkan Bupati, H Shalahuddin bersama Wakil Bupati, Felix Sonadie Y Tingan.
Menurutnya, sebagai perangkat daerah yang mengampu standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), Satpol PP memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan Perda dan Perkada.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pemutakhiran data tahun 2026 terhadap pelaku usaha minuman beralkohol sebagai bentuk implementasi Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Utara.
"Pendataan dan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan serta pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Barito Utara. Sebagaimana kita ketahui bersama, apabila tidak ada pengawasan dari semua pihak, sesuatu yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit masyarakat dan berpotensi mengganggu keamanan, ketentraman, serta ketertiban," ujar Suparmi.
Ia juga menjelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Barito Utara, Mujiburrahman, mengatakan bahwa dari 20 lokasi yang menjadi sasaran pendataan dan pembinaan di kawasan perkotaan Muara Teweh, meliputi Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas, masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta izin tempat usaha sebagai pengecer minuman beralkohol maupun izin penjualan untuk diminum di tempat.
Ia menjelaskan, pendataan dan pembinaan tersebut menyasar berbagai jenis tempat usaha, diantaranya wisma, bar, kafe, karaoke, toko, hingga warung yang melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol.
"Melalui kegiatan ini, kami melakukan pendataan sekaligus memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami ketentuan perizinan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya terkait penjualan minuman beralkohol," jelas Mujiburrahman.
Ia menambahkan, hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pemutakhiran data bagi Satpol PP dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta lingkungan usaha yang tertib serta situasi masyarakat yang aman dan kondusif.(RAMADHANI/H)









